NR ICANG RAHARDIAN : Pilkades Kabupaten Bekasi Batal Demi Hukum

CMedia Group, CIKARANG-Administrasi Negara yang banyak mengadopsi ilmu hukum perdata sebuah ketetapan atau keputusan bisa dibuat secara sah dan tidak sah. Tidak hanya ketetapan yang dibuat Badan Administrasi Negara, dokumen hukum bisa berbentuk UU atau Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau kontrak dan dokumen yang dibuat lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif ini bisa dibuat secara tidak sah, jika ada salah satu yang di langgar atau tidak di jalankan.

“Sebuah ketetapan yang tidak sah menurut Utrecht, mengenal tiga macam yakni 1) batal (nietig/absolute nietig) 2). Batal demi hukum (nietigheid van rechtswege) 3). Dapat dibatalkan (verniegbaar). Ketetapan yang batal (neitig/absolute nietig) berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. bagi hukum”, akibat perbuatan hukum itu tidak ada sejak semula.

“Sedangkan batal karena hukum atau batal demi hukum (nietigheid van rechtswege) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu contohnya Tim seleksi Independen yang memberikan keputusan tidak mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018″ padahal Pilkades serentak itu mengacu Peraturan Bupati tersebut.

Untuk dapat dibatalkan (verniegbaar) berarti bagi hukum bahwa perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten (pembatalan itu diadakan karena perbuatan tersebut mengandung sesuatu kekurangan contohnya melanggar Pasal 15 Ayat 5 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 ). Bagi hukum perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalnnya dan oleh sebab itu agar Pilkades tidak menghabur – haburkan uang semestinya Panitia Kabupaten Bekasi, menghentikan segala tahapan Pilkades agar menghindari kerugian uang negara, ujarnya Icang Rahardian,SH

” Jadi Pemerintah jangan ngotot¬† jangan selalu membenarkan apa yang salah, jika ini terjadi dan di putuskan oleh Hakim di PTUN Bandung Keputusan TIM Seleksi di Batalkan, saya yakin akan berimbas pada produk -produk hukum sebelumnya,¬† dari izin perumahan hinga Pabrik, sehingga pemerintah Kabupaten Bekasi akan di sibukan dengan Gugatan demi Gugatan di PTUN Bandung. (Raga Siliwangi).

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *