Menyoal Politik Uang Dalam PILKADES Karang Sentosa

CMedia Group, CIKARANG – Politik uang membayang-bayangi pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades). Banyak peran calon yang melakukan kegiatan tersebut, contoh nya calon kepala desa Karang Sentosa yang membagi-bagikan uang saat silaturahmi dengan masyarakat di Kampung Pulo Bambu Tua Rt 08 Rw 04 Desa Karang Sentosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, saat itu calon no urut 2 Karta Wijaya sedang melakukaan sosialisasi dalam rangka mencari dukungan agar tanggal 26 Agustus 2018 masyarakat di kampung Pulo Bambu memilih dirinya, namun di sayangkan setelah acara silaturahmi, Karta Wijaya dengan sengaja melakukan Politik Uang dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat, yang ada sebesar Rp. 20.000/orang. Kejadian tersebut telah mencederai Demokrasi.

 “Di kutip dari www.Lensamataindinesia.com. Turut angkat bicara mengenai anjuran untuk menghindari praktik politik uang. Mendagri Tjahyo Kumolo misalnya menyebut praktik politik uang sebagai racun demokrasi sehingga tidak akan bisa menciptakan pemimpin yang amanah. Sementara Kapolri, Tito Karnavian berkomitmen akan “menghantam” praktik politik uang, “sepanjang ada aturan hukumnya, korupsi, UU Pemilu, hantam (politik uang)”.

“Slamet Arifin,S.SosI mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh terikat utang budi dalam praktik politik uang. Ia menganjurkan masyarakat menerima “rezeki” dari pemberian politik uang, namun harus tetap memilih berdasarkan hati nurani.

Ketentuan Hukum Politik Uang

Sepanjang penelusuran penulis, pengertian “politik uang” tidak pernah dijelaskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Pemaknaan praktik politik uang didapat dari pasal 73 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (dikecualikan dalam hal biaya konsumsi dan transportasi peserta kampanye, serta materi bahan kampanye yang berdasarkan pada nilai kewajaran) untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Dari undang-undang tersebut pula, praktik politik uang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Sehingga pelaku politik uang dapat diberikan dua macam sanksi, sanksi administratif dan sanksi pidana. Mengacu pada pasal 73 ayat (2), sanksi administratif berlaku untuk Calon apa saja sepanjang pencalonan nya sebagai pejabat Negara dan menggunakan uang negara, yang mana apabila  calon terbukti melakukan politik uang, Polisi dapat melakukan tindak pidana sebagai calon Kepala Desa seperti calon Kepala  Desa Karang Sentosa.

Sementara sanksi pidana, dapat diberikan tidak hanya pada calon namun juga anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain. Ini mengacu pada ayat selanjutnya, yang juga kemudian menegaskan bahwa sanksi administratif tidak dapat menggugurkan sanksi pidana.

Ketentuan pidana mengenai politik uang dicantumkan dalam pasal 187A ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sementara ayat berikutnya, memberikan petunjuk secara terang bahwa sanksi pidana tersebut tidak hanya berlaku kepada pemberi, namun juga penerima politik uang. (Raga Siliwangi)

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *