Lebih Utama Bela Posisi di Banding Bela Rakyat, Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi Kisruh

CMedia Group, CIKARANG-Sidang Paripurna terbuka DPRD Kabupaten Bekasi dengan agenda pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Rabu 01/08/2018.

Sidang yang digelar di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Bekasi di hadiri oleh 27 anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi, Sekda, unsur muspika dan seharusnya dihadiri oleh masyarakat  namun masyarakat di jegal oleh pihak kepolisian di pintu masuk ruang sidang tidak diperkenankan untuk masuk.

Menurut seorang warga dari Tambun Utara yang hendak ingin menghadiri sidang Paripurna terbuka DPRD, sangat kecewa dengan perlakuan oknum Polisi yang tidak memperbolehkan masuk ke ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi. Dimana masyarakat harusnya tahu penggunaan dana APBD tahun 2017 dan ingin mempertanyakan tentang kisruhnya pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bekasi yang sudah disampaikan ke pada Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi pada hari Selasa (31/07/2018) sehari sebelum pelaksanaan sidang Paripurna terbuka DPRD Kabupaten Bekasi.

“Ini rumah rakyat kenapa tidak boleh masuk kedalam rumah sendiri, kami hanya ingin tahu penggunaan APBD oleh Bupati untuk apa saja dan para dewan membela hak-hak kami tidak, terkait pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bekasi, kami Cuma rakyat kecil pak.” teriak salah seorang warga kepada  Polisi yang berjaga dipintu masuk ruang sidang.

Selain di luar ruang sidang di dalam ruang sidang pun terjadi kekisruhan. Sidang Paripurna sebetulnya berjalan lancar hingga Raperda  Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disahkan. Namun menjelang akhir sidang ditutup, intrupsi disampaikan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Wardja Miharja ketika pimpinan sidang Mustakim membacakan surat masuk mengenai pergantian susunan pimpinan dan anggota serta alat kelengkapan dewan di tubuh Fraksi Partai Demokrat.

“Ijin pimpinan, anda tidak berhak membacakan itu karena kami bukan bagian dari Fraksi Partai Demokrat.” Ucap Wardja Miharja.

Mustakim mengabaikan interupsi yg disampaikan dan tetap membacakan surat tersebut mengingat saat ini dua anggota Fraksi Partai Demokrat yang maju di Pileg 2019 melalui Partai Nasdem yaitu Taih Minarno dan Wardja Miharja  yang masih di akui sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat.

“Jadi semua anggota baik itu dari Fraksi Partai Demokrat dan lainnya berhenti kalo sudah ada SK dari Gubernur karena sampai hari ini saudara Wardja dan Taih diberikan tunjangan oleh pemerintah karena ada SK Gubernur. Jadi kalua beliau sudah berhenti dan diberhentikan oleh Gubernur itu baru statusnya bukan anggota Fraksi Partai Demokrat lagi.” Kata Mustakim.

Wadja menolak apa yang disampaikan Mustakim, “Anda jangan salah tafsir, SK kami memang dari provinsi atau Gubernur, tapi bukan SK dari partai. Kami duduk di dewan ini dengan jerih payah kami , sendiri. Itu perlu anda perhatikan dan harus anda hargai, terimaksih.”kata Wardja.

Interupsi kembali dari Teten Kamaludin anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Nasdem yang meminta untuk kekisruhan diselesaikan terlebih dahulu dinternal Fraksi Demokrat sehingga tidak mengganggu agenda sidang lainnya di sidang paripurna.

“Saya berharap persoalan ini diselesaikan terlebih dahulu di internal fraksi sehingga tidak mengganggu agenda-agenda disidang paripurna yang terhormat ini. Mohon kita hindari hal-hal yang sifatnya kesalahpahaman antara sesame anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Kata Teten Kamaludin.

Meski interupsi masih dilontarkan dari mulut Wardja, Mustakim tetap membacakan surat tersebut hingga akhirnya sidang paripurna berakhir.

Dalam surat yang dibacakan Mustakim disebutkan bahwa anggota Fraksi Partai Demokrat, Taih Minarno dipindahkan dari Komisi III ke Komisi IV, bertukar posisi dengan dengan H. Abay Subarna. Sementara untuk alat kelengkapan dewan, Taih Minarno dan Wardja Miharja yang sebelumnya anggota Badan Anggaran menjadi anggota Banggar menjadi anggota Bamus bertukar posisi dengan Abay Subarna dan Mulayana Mukhtar.

Ditanggapi terkait kekisruhan tersebut menurut ketua BPIP RI  Slamet Arifin, S.SosI bahwa kekisruhan tersebut hanya kepentingan pribadi terkait bela posisi di DPRD Kabupaten Bekasi bukan membela kepentingan rakyat dan mempertanyakan kepada Bupati Bekasi mengenai penggunaan APBD tahun 2017, yang seharusnya dimaksimalkan penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Kisruh dan lantang suaranya cuma kepentingan pribadi ngeributin posisi jabatan di DPRD bukan ngeributin penggunaan APBD tahun 2017 oleh Bupati, udah mensejahterakan rakyat Kabupaten Bekasi apa belum?, bahkan terkait kekisruhan Pilkades serentak 2018 aja kaga di bahas. Padahal masih anget baru kemarin di sampaikan ke Komisi I DPRD ternyata di sidang Paripurna terbuka tidak ada yang menyinggung ke permasalahan tersebut, jadi apa yang bisa kita harapkan dari DPRD Kabupaten Bekasi, kaga ada.” Ungkap Salmet Arifin. (CMG)

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *