Kuasa Hukum Calon Kades Kabupaten Bekasi Optimis PTUN Bandung Kabulkan Gugatan

Cmedia Group, Bandung – Kuasa Hukum Calon Kepala Desa Kabupaten Bekasi, optimis gugatan mereka dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Pasalnya, Kuasa Hukum Tim Seleksi Independen dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak menyiapkan jawaban dari Para Pengugat, pada Sidang Terbuka untuk umum pada 4 September 2018 Pukul 14:30 di Ruang Cakra Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Bandung Jl.Diponegoro No. 34 Bandung- Jawa Barat.

Pengadilan Tata Usaha Negara  tidak hanya bersandar pada Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2009, tapi dugaan pelanggaran jika dapat dibuktikan pada Perbub Nomor 5 Tahun 2018.

“ Seleksi Pilkades memang harus di laksanakan karena mengacu pada Permendagri No. 65 tahun 2017 dan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2018. Presentasi perolehan nilai bukan menjadi alasan para Penggugat dalam Perkara No. 61/G/2018/PTUN-BDG di PTUN Bandung, tetapi pelanggaran – pelanggaran yang di lakukan Tim Seleksi Independen sesuai Pasal 15 ayat 6 Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2018 serta terdapat banyak pelanggaran Tim Seleksi Independen Pilkades yang berdampak pada perolehan nilai calon,” kata kuasa hukum Calon Kepala Desa Kabupaten Bekasi, Irfan Arifian,SH saat diwawancarai usai menghadiri sidang terbuka , Selasa (4/9/2018).

Pelanggaran yang di maksudkan adalah Tim Seleksi Independen hanya berwenang melakukan Selekai tertulis saja sesuai amanah Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018. Meskipun Pilkades telah selesai, namun dampak hukum yang di timbulkan harus di putuskan dalam Persidangan.

“Memang Pilkades telah usai. Tapi, akibat kesalahan tim seleksi banyak Para Calon Kepala Desa yang tidak terima hal itu, dan berimbas ke desa lainnya,” ungkap Irfan Arifian,SH menambahkan.

Oleh karena PTUN Bandung pernah memutuskan perkara Pilkades salah satu daerah di Karawang, maka kami optimis permohonan kami juga dikabulkan. “Kami punya perkara sama dengan perkara yang dijaukan oleh pasangan calon kepala Desa di Kabupaten Karawang yang diwakili oleh kuasanya. Kita punya legal standing dan permohonan sama,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada sidang terbuka pertama, 4 September 2018, kuasa Hukum Para Calon Kepala Desa telah membacakan gugatannya.

PTUN kembali menggelar sidang  kedua, Rabu (12/9/2018) dengan agenda pembacaan jawaban oleh Kuasa Hukum Tim Seleksi Indefenden dari UIN SGD Bandung selaku pihak tergugat. terkait dalam perkara No. 61/G/2018/PTUN-BDG terkait Keputusan Tim Seleksi Independen Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Bekasi 2018. (Raga Siliwangi)

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *