Atlet Paralimpik Gugat NPCI Rp 21,7 Miliar Lantaran Tak Masuk Pelatnas

Metrobekasikabupaten.com, BANDUNG – Sejumlah atlet paralimpik menggugat National Paralympic Committe of Indonesia (NPCI) Pusat dan Jawa Barat karena tidak diikutsertakan dalam seleksi pelatnas Asian para Games 2018. Padahal mereka mengklaim sebagai atlet berprestasi yang meraih medali emas pada ajang Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV Jabar 2016 lalu.

Gugatan para atlet tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bandung Selasa 17 April 2018. Dalam gugatan tersebut para atlet yang terdiri dari Farid Surdin, Ganjar Jatnika, Asri, Junaedi, Elda Fahmi dan Sony Satrio diwakili oleh kuasa hukum mereka, Kamaludin.

Sementara yang menjadi tergugat adalah pengurus NPCI di tingkat Pusat dan Jabar. Selain itu turut tergugat juga Gubernur Jabar, KONI Jabar, NPCI Kota Bandung, NPCI Kota Tasik dan NPCI Kabupaten Bekasi.

Menurut Kamaludin, peristiwa ini berawal adanya keharusan para atlet paralimpik Jabar peraih medali untuk menyetor kepada NPCI Jabar sebesar 25 persen dari penerimaan bonus para atlet. “Atlet peraih medali emas itu rata-rata dapat Rp 287 juta ada juga Rp 581 juta. Diperkirakan dari enam atlet sebesar Rp 1.7 miliar, dari sejumlah itu harus setor 25 persennya ke NPCI Jabar,” tuturnya.

Atas permintaan itu, para atlet tersebut menolak karena bonus merupakan hak atlet dan tidak ada landasan hukumnya. Namun dampak dari itu malah nama para atlet peraih medali emas itu dicoret dan tidak dipanggil di ajang ajang olahraga paralimpik selanjutnya yaitu ASEAN Para Games 2017 di Kuala Lumpur dan Asian Para Games 2018 di Jakarta.

“Kami menjadi yakin bahwa para atlit dicoret karena tidak setor 25 persen ada pernyataan dari salah seorang atlit yang menyatakan dirinya ikut di ajang olahraga berikutnya karena telah membayar kontribusi dari penerimaan bonus,” ujar Kamaludin.

Menurut Kamaludin perbuatan meminta kontribusi 25 persen dari penghasilan atau penerimaan bonus merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar pasal 142 Undang Undang RI No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam pasal itu dengan jelas disebutkan setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Dari itulah, kata Kamaludin, pihaknya meminta Pengadilan Negeri Bandung agar para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. meminta agar para atlet diikutsertakan dalam seleksi daerah atau nasional.

Kemudian menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp 21.7 miliar. “Dengan hitungan kerugian materi Rp 1,7 miliar dan non materi Rp 20 miliar,” ujarnya.

Salah seorang atlet, Farid Surdin saat diwawancarai wartawan menyatakan pihaknya menginginkan perubahan sistem denga menghilangkan praktek pungli. “Kami dapat bonus dipotong 25 persen, padahal peruntukkannya tidak jelas. Belum lagi gaji dipotong juga 10 persen,” ucapnya.

Farid dan atlet yang lainnya berharap masalah ini bisa diselesaikan segera sehingga kami bisa berkompetisi lagi. “Kami dan teman teman sekarang ini vakum karena dihalang-halangi tanpa alasan yang jelas,” ungkapnya. (PR)

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *