Dugaan Gratifikasi Proses Ijin PT. CL Dilaporkan Ke KPK

BEKASI – Dugaan Penyimpangan & Penyelewengan Dalam Mekanisme Pemberian Ijin Terhadap Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara (PLTB) Di Desa Muara Bakti, Babelan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, dilaporkan oleh Kelompok masyarakat yang menamakan dirinya KOMPAS (Komunitas Masyarakat Peduli Aspirasi) ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Ya, dugaan penyimpangan & penyelewengan dalam mekanisme pemberian ijin yang dikeluarkan instansi terkait kepada PT. Cikarng Listrindo, kami laporkan ke KPK. Alasan laporan itu karena Wakil Rakyat (Anggota DPRD Kab.Bekasi) membiarkan proses pembangunannya. Padahal jelas jelas titik lokasinya menyalhi PERDA yang dibuatnya” kata Presidium KOMPAS, Achmad, belum lama ini di pusat kantor pemkab bekasi.

Dijelaskannya, berawal dari tidak adanya tindakan tegas dari wakil rakat yang melakukan pembiaran terhadap persoalan yang sudah berlangsung 4 (empat) tahun itu, membuat warga masyarakat kesal dan kecewa. “Percuma punya wakil rakyat, tapi tidak berani mengambil tindakan kongkrit terhadap pelanggaran Perda 12 tahun 2011,” tuturnya.

Menurutnya, dalam Perda itu, khusunya di PASAL 14. Poin 3, Butir D5 tertulis dengan jelas “Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan. Tapi kenapa pembangunannya di Desa Muara Bakti. “Dengan tidak adanya langkah kongkrit, disinyalir ada aliran dana dari eksekutif ke legislative”.

Selain itu, Presedium KOMPAS juga mensinyalir ada gratifikasi yang terjadi dalam proses pembuatan perijinan yang dikeluarkan instansi terkait kepada PT. Cikarang Listrindo.

Ditegaskannya, berawal dari adanya  IJIN PRINSIP Nomor 591.4/125/TPPPL/2012 dan Nomor 591/Kep.051-BPPT/2012. Yang dikeluarkan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Maka pihak terkait seperti BPN Kab. Bekasi, ikut ikutan mengeluarkan ijin. Ketika itu, tanggal 30 Juli 2012. BPN mengeluarkan Ijin Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 85 /RPTP-IL/2012.

Kemudian, pada tanggal 18 April 2013. BPLH Kab Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 005 /Amdal, RKL-RPL /2013 tentang Rencana Pembangunan PLTU Bahan Bakar Batu Bara dan SUTT.

Selain itu juga, Presdium KOMPAS juga mendesak kepada pihak pihak terkait untuk mendukung gerakan dan laporan ini. Sebab dilokasi lahan seluas 72 Hektar yang dikuasai PT. Cikarang Listrindo terdapat lahan Tanah Kas Desa (TKD) milik Desa Muarabakti, seluas kurang lebih 4 Hektar.(DPT)

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *